Bukan Wacana Belaka, Walikota Ingin Peralihan APBD Seragam Sekolah Disegerakan.
Kabarmanuntung.com – Ketua Komisi IV (bidang kesra) DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto menegaskan, jika seragam sekolah gratis yang dijanjikan sesuai keinginan Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud SE ME agak telat, sebenarnya karena adanya peralihan APBD dan persetujuan dari Pemprov Kaltim atau Gubernur.
“Anggaran itu kan diajukan dulu ke Gubernur melalui badan anggaran (banggar). Nanti ada evaluasi dan sinkronisasi dengan APBD Kota Balikpapan. Itu yang kita tunggu sehingga seragam gratis harus tertahan sejenak,” ujar Doris saat ditanya kaitan momentum seragam sekolah gratis dan masa masuk anak sekolah khususnya di tingkat SD dan SMP.
APBD Kota Balikpapan kata Doris, harus dibahas tim banggar yang diketuai Ketua DPRD Abdullloh S Sos. Ada dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Raperda APBD Kota Balikpapan.
“Evaluasi dari Pemprov Kaltim melalui Gubernur itu kita kaji kembali di DPRD Balikpapan. Nah, seragam sekolah gratis termasuk yang masuk pula dalam bahasan. Sebab, ada pengalihan anggaran,” ujar Doris.
Disebutkan Doris, Walikota Balikpapan inginnya cepat. Sebab, sejalan dengan misinya ingin membantu masyarakat terkait seragam sekolah. Supaya masyarakat tidak beli seragam.
“Tetapi kan sekolah melalui Dinas Pendidikan tidak mewajibkan beli seragam atau membayar seragam. Ini yang kita pahami. Juga perlu diketahui, ada juga seragam sekolah yang tidak ditanggung pemkot,” ujar Doris.
Doris juga menepis anggapan, seragam sekolah gratis ini sifatnya hanya wacana. “Pak Walikota minta cepat, tetapi ada regulasi pembahasan anggaran. Kalau ada yang bilang wacana, ini lho sudah dianggarkan Rp23 miliar yang awalnya Rp19,5 miliar,” jelas Doris.
Sementara itu, Pj Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Muhamin menegaskan, seragam sekolah gratis yang jadi keinginan Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud sudah dibahas maksimal. “Ada pergeseran anggaran atau peralihan. Itu disetujui dulu baru ada kegiatan lelang,” kata Muhaimin kepada wartawan.
Bahkan kata Muhaimin, Walikota tak hanya inginnya seragam sekolah itu negeri saja, tetapi juga madrasah tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). “Termasuk untuk paket A, B, C. Ini program sesuai visi-misi Walikota, jika anggaran mencukupi swasta dan negeri harus dapat,” jelas Muhaimin.
