7 Kepala OPD Dan Pejabat PTP Di Kabupaten Kukar Berganti

Kabarmanuntung.com, Tenggarong – Gerbong mutasi kembali bergulir dijajaran Pemkab Kukar, terbaru 7 pejabat yakni pimpinan sejumlah OPD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) berganti.

Bupati Kukar, Edi Damansyah yang melantik langsung sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kukar untuk menempati jabatan baru. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna kantor Bupati Kukar, Senin (17/07/2023).

Adapun pejabat PTP yang mengalami rotasi adalah Maman Setiawan sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) sekarang Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brinda). Sutikno sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang). Kemudian, M Taufik sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) bergeser jadi Kepala Distanak.

Bambang Arwanto sebelumnya Kepala Dinas PMPTSP sekarang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Alfian Noor sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sekarang Kepala Dinas PMPTSP. Terakhir, Fida Hurasani sebelumnya Kalak BPBD sekarang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Setianto Kepala DPPR sekarang Kalak BPBD dan Wisnuwardhana sebelumnya Kepala Dinas PU sekarang JP Analis Pembangunan di Bappeda.

Bupati Kukar Edi Damansyah berharap, pergantian ini untuk percepatan saja, sebetulnya sudah saya sampaikan dua hal yang mendasarinya, pertama penyegaran karena ada yang PTP 5 tahun keatas sudah terus evaluasi kinerja supaya percepatan saja kinerja baik yang sudah ditetapkan didalam APBD 2023

“inikan sudah bulan 7 maupun ini persiapan menyusun rencana kerja tahun 2024 juga persiapan anggaran perubahan jadi ya memang memerlukan penyegaran, jadi supaya nanti beberapa organisasi yang memang rendah kinerjanya harus ada perbaikan itu yang pertama , ” tuturnya.

Kedua lanjut Edi, dirinya juga berharap kepala OPD, PTP ini betul-betul urusi kantornya urusi kerjaannya tanggung jawabnya, karena setiap kita lakukan rapat koordinasi evaluasi itukan kita lakukan perbulan, jadi itu kelihatan mana kepala OPD yang betul-betul bekerja sungguh-sungguh yang mana memang bekerjanya biasa-biasa saja, entah mungkin memang punya kelemahan disisi manajerial dan kepemimpinan, kan semuanya bisa dilihat dari hasil assessment dan uji kompetensi, itu semua kan bisa dibaca.

“Kami berupaya menjaga bagaimana manajemen aparatur negara di Kutai Kartanegara itu betul-betul komitmen bersama kita tidak bermain pada kepentingan khusus tapi ya kaidah normanya juga tetap kita lalui dengan baik, ” pungkasnya. (Rw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *