Bupati Kukar Hadiri Peringatan BBGRM ke-XX Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2023
Kabarmanuntung.com, Kukar – Bupati Kukar Edi Damansyah hadiri Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XX Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, bertempat di Lapangan Sepakbola Depan Kantor Camat Muara Badak, Kamis (19/10/2023).
Kegiatan tersebut resmi dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik, hadir pula Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, dan unsur Forkopimda Kaltim lainnya, juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Kukar dan Forkopimda Kota Bontang serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah berharap, semoga momentum ini kita jadikan salah satu penguatan bahwa kita berkomitmen bersama peran fungsi ini harus terus optimalkan bisa bersinergi bekerja dengan para pemangku kepentingan, para stakeholder yang ada di wilayah desa kelurahan masing-masing, sehingga tujuan kita bersama bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat itu bisa kita wujudkan dengan kerja bersama.
“Alhamdulillah saya bersyukur bahwa semangat gotong royong itu masih terjaga dengan baik di Kabupaten Kutai Kartanegara jadi tagline yang kami tetapkan itu betulungan etam bisa jadi betulungan itu bahasa Kutai kalau bahasa Indonesianya gotong royong, jadi kalau gotong royong semuanya bisa, kalau kita gotong royong semua persoalan bisa kita atasi secara bersama-sama, ” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah.
Ia juga berharap, momentum ini mari kita jaga semangat kebersamaan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga keberadaan LPM Ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di wilayah masing-masing khususnya di kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik mengatakan, melalui program ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat mendukung pemerintah desa maupun kelurahan untuk bersama membangun daerah.
“Saya berharap Pemerintah Desa jangan setengah-setengah membangun desa. Selain itu, setiap desa dan kelurahan dapat memetakan penduduk, ekonomi dan kondisi wilayahnya. Misal berapa kebutuhan beras setiap kepala keluarga (KK). Bahkan, potensi wisata hingga alam yang dimiliki. Ke depan, Pemprov Kaltim mencoba mengarahkan agar seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendata per KK, terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka, ” pungkasnya. (Rw)
